Tarif Tiket Kapal Feri Perlu Dievaluasi Bertahap

24-05-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto meninjau Kapal Feri di Pelabuhan Merak, Banrten. Foto: Jaka/jk

 

Tarif tiket kapal feri yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang melayani penyeberangan Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten dan Pelabuhan Bakauheni, Lampung, perlu dievaluasi secara bertahap. Karena terif yang telah diberlakukan sekarang sebesar Rp 15 ribu per orang secara keuntungan tidak terlalu besar. Padahal faktor keselamatan dan keamanan juga harus diperhitungkan.

 

“Kalau kita lihat tarif tiket sebesar Rp 15 ribu memang secara keuntungan mepet. Apalagi jika tidak ada subsidi bahan bakar, mungkin sudah rugi. Kita juga harus mengukur komponen daya beli masyarakat. Kalau daya beli sudah menunjukkan perbaikan, tentu secra bertahap bisa dinaikkan,” kata Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (23/5/2019).

 

Menurut Darmadi, tarif tiket harus berbanding lurus dengan pelayanan. Pasalnya jika tarif tiket murah, kerap pelayanannya akan menurun. Menurutnya yang paling penting jangan membuat masyarakat kecewa. “Sejauh masih tidak mengganggu keuangan, perusahaan masih bisa layak dijalankan, namun jangan mengurangi pelayanan pada masyarakat,” pesan Darmadi.

 

Selain itu, harap politisi F-PDI Perjuangan ini, di sisi lain ada tanggung jawab sosial pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga diharapkan masyarakat bisa membeli tiket dengan harga yang lebih terjangkau.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan, harga tiket penumpang sebesar Rp 15 ribu hanya mendapat keuntungan sedikit, apalagi jika tidak ada subsidi bahan bakar.

 

“Dengan tarif seperti itu, faktor keselamatan dan pelayanan tetap kami utamakan. Namun, perusahaan sampai saat ini masih bisa menutupi kekurangan ini dari keuntungan pelabuhan dan baru dibukanya layanan eksekutif,” terangnya. (jk/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...